Polisi Bersama Dewan Pers Membahas Perlindungan Kemerdekaan Pers
Selecta News, Jakarta- Mabes Polri bersama Dewan Pers menggelar kerjasama dalam sosialisasi perlindungan kemerdekaan Pers, pada momentum Hari Pers Nasional (HPN) 2023, Selasa 7 Feb' 23. Acara digelar di Hotel Santika Dyandra yang dilakukanl sosialisasi oleh Dewan Pers juga dihadiri Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo mewakili Kapolri, Karowasiddik Bareskrim Polri,Brigjen
Pol Iwan Kurniawan, Prof Bagir Manan, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi, S.IK, SH serta pejabat Dewan Pers lainnya.
Irjen Pol Dedi Prasetyo dalam penyampaian itu mengatakan, Polri mendukung perlindungan kemerdekaan Pers.
"Peran Pers sebagai pilar keempat sangat
mempunyai peran aktif yang signifikan dalam pembangunan nasional. Dengan melalui Pers, informasi terkait pembangunan dapat terdistribusi dengan.
Mudah serta cepat dan eksponensial," katanya saat bacakan amanat Kapolri, Jenderal Pol.Listyp Sigit Prabowo.
Dikatakan, adanya ruang digital saat ini sungguh dinikmati masyarakat sebagai wadah untuk mengekspresikan pendapat dan aktivitas
lainnya, sehingga muncul sejumlah platform di media sosial (Medsos).
Dedi mengungkapkan, peran media dalam menyalurkan informasi yang memberikan literasi harus selalu berpedoman pada aturan baik Undang- Undang Pers, etika jurnalistik serta lainnya.
"Untuk menjalankan aturan itu, Polri dan Dewan Pers bersepakat menjalin kerjasama ditandai melalui Nota Kesepahaman Nomor 03/DP/MoU/III/2022, atau Nomor. NK/4/III/
2022, tentang Koordinasi dalam perlindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum
mengenai penyalahgunaan profesi Wartawan," ungkapnya.
"Nota Kesepahaman ini dimaksud untuk menjadi pedoman bagi Polri dan Dewan Pers dalam berkolaborasi meningkatkan pengawasan tentang publikasi konten dan penyiaran berita," ujar Jenderal bintang dua
tersebut.
Dengan sosialisasi, Dedi berharap peran kerjasama Dewan Pers dan Polri dalam perlindungan kemerdekaan pers yang digelar ini meningkatkan literasi kepada masyarakat terkait maraknya pemberitaan, sehingga
masyarakat memiliki imunitas dalam mengonsumsi segala bentuk informasi.
Terlebih lagi memasuki tahun politik akan terjadi peningkatan berita hoax, kampanye hitam,
politik identitas dan sebagainya yang harus
diantisipasi. Dan harapan kita mampu serta mau menjadi bagian dalam menjaga
peradaban, " harapnya.
Ketua Dewan Pers, Ninik menyebutkan, kerjasama antara Polri dengan Dewan Pers tentang perlindungan kemerdekaan pers, karena seringkali muncul fenomena penyalahgunaan profesi Wartawan terlebih memasuki tahun politik.
"Dengan adanya sosialisasi tentang perlindungan kemerdekaan pers dapat meningkatkan pengawasan tentang publikasi konten dan penyiaran berita,"sebutnya.
Pada kesempatan itu, Akademisi yang juga mantan Ketua, Prof Bagir Manan menambahkan kemerdekaan pers merupakan ukuran peredaran sesuatu bangsa. Dimana pada semangat reformasi
1998 merebut kembali kebebasan.
"Ada 12 pendekatan etik memperkuat Good
Governance yakni, tidak mementingkan diri sendiri, integritas, objektif, tanggung jawab, terbuka, kejujuran, kepemimpinan baik, dedikasi, terpercaya, taat hukum, cara-cara baik, dan dasar kebijakan, " bebernya.
"Namun dari semua itu yang harus dimiliki adalah etika menjadi sesuatu yang terdepan dan juga merupakan standar kebaikan diruang publik," pungkasnya.(Tim/shaf/tolib)
