Surat Telegram Terbitkan Kapolri Sigit Terkait Penegakan Hukum Masa PPKM Darurat

Surat Telegram Terbitkan Kapolri Sigit Terkait Penegakan Hukum Masa PPKM Darurat
Surat Telegram Terbitkan Kapolri Sigit Terkait Penegakan Hukum Masa PPKM Darurat • sn/red

Jakarta, Selecta News- Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melalui Kabareskrim Polri Komjen lPolisi Agus Andrianto menerbitkan Surat Telegram terkait penegakan hukum di
masa PPKM darurat Jawa - Bali, Surat Telegram bernomor, ST/1373/VII/H.U.K/7.1/2021, ini merespon hasil konferensi pers Kemenko Marvest, Kemenkes dan Kabareskrim Polri terkait harga eceran tertinggi (HET) obat- obatan dan Alkes di- masa pandemi Covid 19.

"Polri mendukung penuh penerapan PPKM darurat Jawa- Bali 3-20 Juli 2021," ujar Kabareskrim Polri Komjen Pol. Agus Andrianto kepada awak media, Minggu 4 Juli 2021.

Agus Andrianto mengatakan, bahwa
di masa pandemi Covid 19, khususnya
dalam rangka penerapan PPKM darurat ini, Alkes obat-bobatan dan alat alat kesehatan harus dipermudah.

"Jangan sampai ada penimbunan obat- obatan dan alkes, jangan mengambil kesempatan, kami akan bertindak tegas.

Begitupun kepada pihak-pihak yang menghambat upaya pemerintah dalam menanggulangi virus pandemi Covid 19, termasuk penyebaran berita bohong/hoaks," tegas Komjen Agus.

Jenderal bintang tiga sembari mengimbau, masyarakat agar tidak melakukan panic buying, karena itu menimbulkan stigma buruk dalam tatanan sosial.

Pemantauan awak media, Surat Telegram
yang ditujukan kepada para Kapolda dan itu bersifat perintah ini berisi 5 poin penting diantaranya, -

1. Melakukan pengawasan terkait kepatuhan semua pihak dalam menjalankan PPKM darurat dan pengendalian HET obat dalam masa pandemi Covid 19.

2. Melakukan penegakan hukum secara tegas terhadap pelaku usaha yang lakukan penimbunan serta penjualan obat diatas HET sehingga masyarakat sulit mendapatkan obat dan alkes.

3. Melakukan penegakan hukum secara tegas terhadap tindakan yang menghambat segala upaya pemerintah dalam melakukan penanggulangan wabah Covid 19 termasuk terhadap penyebaran berita bohong/hoaks.

4. Mempelajari, memahami serta melakukan koordinasi dengan pihak Kejaksaan terkait penerapan pasal- pasal yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana di masa pandemi Covid 19.

5. Melaporkan hasil kegiatan kepada Kapolri, up Kabareskrim Polri. (shaf / leo.s)

Barrier Gate

Berita Terkait