Penyelewengan Vaksin Covid 19, Ditreskrimum Polda Sumut Berhasil Ungkap Oknum ASN

Penyelewengan Vaksin Covid 19, Ditreskrimum Polda Sumut Berhasil Ungkap Oknum ASN
Penyelewengan Vaksin Covid 19, Ditreskrimum Polda Sumut Berhasil Ungkap Oknum ASN • sn/red

Sumut, Selecta News- Kapolda Sumut, Irjen Pol Drs. RZ Panca Putra, S, MSi bersama Brigjen Pol Dr. Dadang Hartanto, SH, SiK, MSi dalam paparan pada acara Konferensi Pers di lapangan KS Tubun Medan, Jumat 21/5 lalu.

Panca mengatakan tim gabungan Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda
Sumut, berhasil mengungkap penyelewengan sebanyak 185 ribu vaksin Covid 19.

"Vaksinasi yang seharusnya diberikan
kepada pelayan publik dan napi, jelas Jenderal bintang dua itu, malah berputar arah pada warga perumahan di Medan, saat itu mereka menerima imbalan dana (suap) sebesar Rp 250 ribu per-orang.

Terungkalnya praktik penyelewengan ini berawal dari informasi masyarakat tentang jual beli vaksin. Setelah itu petugas membuat tim gabungan dari Ditres Krimum Polda Sumut, langsung sasaran lakukan penyelidikan dan menemukan permainan jual beli vaksin di kawasan perumahan mewah di Medan, Selasa 18/5 lalu.

Apalagi ini program pemerintah harus kita

awasi dan dikawal jangan sampai tercecer seperti penyelewengan vaksin Covid 19 tersebut, yang dikoordinir oleh SW seorang wanita agen property perumahan. Saat itu tersangka SW mengumpulkan warga lalu, berkoordinasi dengan dokter Dinkes Provinsi Sumut, sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), lalu ASN IW di lapas Tanjung Gusta Medan

Seorang pelaku lagi berinisial KS, warga sipil berperan sebagai penyuap atau penerima vaksin Covid 19. Pemberian vaksin secara ilegal itu telah berlangsung selama 15 x pada 15 tempat dengan jumlah total, sudah tersalur sebanyak 185 ribu vaksin.

"Kegiatan semacam ini dilakukan sejak April lalu, uang sudah diterima Rp 271 juta lebih, kata Panca, keempatnya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan
menunggu proses selanjutnya,"tegasnya.

Praktiknya, para penerima vaksin juga diberikan sertifikat sebagai mestinya. Penyidik menerapkan Undang Undang (UU) Tindak Pidana Korupsi terjerat Pasal 372 dan Pasal 374 KUHPidana.

Warga masyarakat agar jangan mudah percaya atau tidak tertipu dengan tawaran pemberian vaksin dari orang tidak bertanggung jawab, karena itu wewenang pemerintah.

"Proses penberian vaksin tidak dipungut biaya, semua warga masyarakat tinggal nunggu tahapannya," terang Panca.

Terkait tentang para tersangka yang diduga melibatkan berbagai pihak, Panca menuturkan masih proses perkembangan penyidikan.

"Juga masih terus didalami, termasuk mencari data-data dokumen di lingkaran Dinkes Sumut," pungkasnya.

Kepolisian dibalik kejadian ini telah menyita barang bukti 13 botol vaksin Sinovac, 4 kosong, 9 berisi serta sejumlah lainnya.Tersangka SW diakui perbuatannya, mendapatkan imbalan dari usahanya yang mengumpulkan orang dengan cara lakukan suap untuk mendapat
vaksin Covid 19.(shaf/zie)

Iklan Center 970x90

Berita Terkait