Kebijakan Pemerintah Nyelamatkan Rakyat Dari Pandemi Covid 19,Bagi Yang Menolak Vaksin Bisa Dipidanakan

Kebijakan Pemerintah Nyelamatkan Rakyat Dari Pandemi Covid 19,Bagi Yang Menolak Vaksin Bisa Dipidanakan
Kebijakan Pemerintah Nyelamatkan Rakyat Dari Pandemi Covid 19,Bagi Yang Menolak Vaksin Bisa Dipidanakan • sn/red

Selecta News, Jakarta-Bagi yang menolak program Vaksin Covid 19, dapat dikenakan tindak pidana, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopulhukam), Mahfud MD juga mengatakan, bahwa setiap orang yang menolak program Vaksinasi Covid 19, dapat dikenakan dipidanakan.

Menteri Mahfud menjelaskan, dasar
tindakan hukum ini tertuang di dalam Kitab Undang-Undang Pidana atau KUHP pasal 216 yang mengatur tindak pidana bagi setiap orang yang tidak menuruti ketentuan Undang-Undang dan pejabat yang menjalankan fungsi Undang-Undang tersebut.

Hal itu disampaikan Mahfud, pada diskusi daring Kagama UGM tentang Vaksinasi Covid 19 pada Sabtu, 16 Jan'21.

"Pemerintah menentukan pasal 216 itu, lalu aparat dokter dan polisi laksanakan tugasnya dengan kebijakan pemerintah dalam rangka menyelamatkan rakyat dari pandemi
Covid 19 itu, siapa yang melawan menolak bisa ditindak,bisa dipidanakan," jelas mantan Ketua MK itu.

Alasan dikenakan sanksi, sambung Mahfud, bukan karena tidak bersedia untuk divaksin Covid 19, namun digarisbawahi karena hanya menolak atau menghambat petugas negara yang tengah melaksanakan tugasnya, "Ada tindak pidana sendiri. tetapi memang tidak semudah itu,"ujarnya.

Tidak hanya itu, Mahfud juga menyatakan bahwa pemerintah dapat memaksa setiap warga negara yang.masuk dalam kreteria vaksinasi Cobid 19 untuk dapat disuntik vaksin.

Dia beralasan legitimasi pemerintah
terkait pemaksaan itu terletak pada usaha perwujudan Imunitas kelompok atau herd immunity sebagai salah satu program kesehatan masyarakat ditengah pandemi Covid 19.

Anda boleh merasa tidak mau divaksin, tetapi melanggar hak azasinya orang lain untuk sehat. Maka negara bisa memaksa tetapi tentu tidak selesai disitu perdebatannya," ungkap Mahfud MD.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, dasar pemaksaan oleh negara yang tertuang di dalam pasal 28 J UUD 1945 yang menyatakan, bahwa setiap orang wajib menghormati hak azasi orang lain.

"Kalau anda merasa kesehatan, itu hak anda. Hak azasi itu dibatasi dengan UU yang kemudian UU diturunkan lagi dalam kebijakan pemerintah dibatasi dengan UU untuk.melindungi hak azasi orang lain." dipaparnya.

Program vaksinasi Covid 19, di Indonesia
masih menuai prokontra, Satu sisi pemerintah mewajibkan program vaksinasi kepada masyarakat. Namun, disisi lain, masih ada yang menolak mentah mentah menjalankan program tersebut.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menargetkan vaksinasi Covid 19, kepada 181,5 juta penduduk Indonesia bisa rampung sebelum akhir 2021. Maka itu, pemerintah telah memulai program vaksinasi Covid 19.nasional secara gratis sejak, Rabu, 13 Jan' 2021 lalu.(shaf / leo.s)

Barrier Gate

Berita Terkait