Ahok Dewan Pengawas KPK, Ma'ruf Amin: Bunyinya Ada

Ahok Dewan Pengawas KPK, Ma'ruf Amin: Bunyinya Ada
Ahok Dewan Pengawas KPK, Ma'ruf Amin: Bunyinya Ada • tg

Jakarta, Beredar kabar eks Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bakal menjadi Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengaku mengetahui rumor tersebut.

Ya bunyi-bunyinya ada (Antasari dan Ahok) begitu. Rumornya ada.

Ma'ruf juga mendengar isu yang bergulir terkait eks Ketua KPK Antasari Azhar menjadi dewas KPK. Namun, dia belum dapat memastikan dua sosok itu apakah terpilih menjadi dewas lembaga antirasuah.

"Ya bunyi-bunyinya ada (Antasari dan Ahok) begitu. Rumornya ada, tapi kita belum tahu," kata Ma'ruf di kantor wapres, Jalan Merdeka Utara, jakarta, pada Jumat 8 November 2019.

Menurut Ma'ruf, ditunjuknya sosok untuk lima anggota dewas KPK merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo (jokowi). Dia mengungkapkan, bagi siapapun yang mempunyai calon dapat diajukan untuk menjadi pertimbangan Jokowi.

Sementara itu, Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman mengungkapkan jika syarat menjadi Dewas KPK harus bersih dari tindak pidana umum maupun korupsi.

Aturan itu tertuang dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang KPK.

Menurut Fadjroel, saat ini tim internal seleksi dewan pengawas KPK tengah menampung masukan dari sejumlah tokoh. Tim tersebut diketuai oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

"Presiden mengatakan bahwa kita akan memilih yang betul-betul kredibel, terbaik, kompeten, dan profesional. Berdasarkan UU KPK Nomor 19 tahun 2019 maupun politik hukum dari pemerintah," ujar dia.

Sehingga, lanjut Fadjroel, seorang yang pernah menjadi terpidana hukuman penjara paling singkat lima tahun, tidak bisa menjadi Dewan Pengawas KPK,. Apalagi terpidana kasus korupsi.

"Mereka (calon dewas KPK) tidak pernah jalani tindak pidana. Tentu yang pernah menjalani pidana korupsi secara khusus diperhatikan," kata dia.

Seperti diketahui, pada Februari 2010, Antasari pernah divonis 18 tahun penjara karena terlibat kasus pembunuhan Direktur Utama PT Rajawali Putra Banjaran, Nasrudin Zulkarnaen.

Begitu juga dengan Ahok, pada 9 Mei 2017 pernah divonis dua tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam perkara penistaan agama. Dalam putusan itu, ia tidak mengajukan banding.(sn/tg)

Iklan Center 970x90

Berita Terkait